42 News

SEMARANG (Arrahmah.com) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengklaim memiliki peta radikalisme di kampus negeri maupun swasta. Lebih lanjut BNPT mengklaim bahwa mahasiswa di Solo Raya sudah banyak yang dibina ‘teroris’ melalui gerakan ‘radikal’ dengan pintu masuk organisasi dakwah.

Dalam Seminar Nasional Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Perguruan Tinggi Agama Islam, yang digelar di Aula Kampus I IAIN Walisongo Semarang, Kamis (17/11/2011) kemarin, diisi oleh Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris, tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdala dan budayawan Prie GS.

Seperti diberitakan situs Inilah.com, Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris mengklaim bahwa pihaknya telah memiliki peta radikalisme di kampus negeri maupun swasta. Irfan menyebut daerah “merah” di Jawa Tengah ada di Solo Raya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa mahasiswa di Solo Raya, sudah banyak yang dibina ‘teroris’ melalui gerakan radikal dengan pintu masuk organisasi dakwah. Terkait hal tersebut Pihak BNPT mengaku telah membuat program pendirian pusat deradikalisasi di kampus-kampus di Indonesia.

Seperti biasa BNPT tak menyebutkan darimana dan kapan BNPT melakukan survey ke kota Solo atau kepada para mahasiswa yang dituding menjadi daerah “merah” gerakan radikal.

Sementara itu Ulil Abshar menuduh ‘teroris’ di Indonesia, khususnya kelompok Islam garis keras, punya tiga modal untuk menanamkan ideologi dan menggerakkan jaringannya. Ketiga modal itu adalah dalil Alquran maupun hadist, lalu merumuskan musuh besar, dan memakai bahasa yang jelas dan tegas dengan lisan yang fasih.

Ulil menuduh dengan tiga modal itu, ‘teroris’ selalu mengampanyekan pihaknya sebagai orang yang membela agama, membela Tuhan, dan melawan musuh besar itu. Musuh dan semua pihak yang dianggap satu barisan dengan musuh, wajib diserang dengan cara apapun.

“Teroris itu punya doktrin ideologi yang kuat. Maka kita harus bisa mematahkan argumen mereka. Mereka adalah lawan debat kelas berat, maka kita harus lebih pintar dari teroris. Persediaan dalil dan logika kita harus mantap,” tutur menantu Wakil Rais Syuriyah PBNU KH Mustofa Bisri dengan sok tahu.

Tidak berhenti disitu, mantan Ketua Jaringan Islam Liberal ini juga menambahkan bahwa ‘radikalisme’ mudah masuk ke kampus karena penyebarnya merangkul anak muda dengan menyentuh emosi mereka, yaitu mengajarkan permusuhan.

Bagaimana dengan Jaingan Islam Liberal sendiri? Bukankah JIL pun juga merangkul para pemuda, untuk mengajarkan mereka tentang ‘kebenaran’ pluralisme, memasukkan ide bahwa negara Yahudi Israel berpuluh-puluh kali lebih baik dari negara Muslim, mengiming-imingi pemuda tentang ‘kebebasan’ tanpa batas, bebas menafsirkan Al Quran, bebas menafsirkan hadist dan bebas menafsirkan makna agama sesuai dengan nafsu manusia.

Tentu sangat jelas kenapa BNPT merangkul JIL untuk menyukseskan proyek deradikalisasi, karena pada kenyataannya deradikalisasi bukannya membuat seorang Muslim menjadi cerdas tetapi bertujuan merusak aqidah Ummat Islam. Seperti tuduhan yang mereka lemparkan pada aktivis Islam yang mereka sebut ‘teroris’, maka tak salah jika siapapun berhak mengkategorikan BNPT dan JIL berada di barisan yang sama dengan kaum munafiqin yang berniat merusak Islam dari dalam. Wallohua’lam.

(muslimdaily/arrahmah.com)

JAKARTA (Arrahmah.com) – Peluncuran buku Khoirul Ghazali yang berjudul “Mereka Bukan Thoghut” di Hotel Grand Sahid Jl. Jend.Sudirman No.86 Jakarta pada sabtu pagi(17/12) ternyata tak dapat dihadiri oleh arrahmah.com. Fauzan yang mengaku sebagai Humas acara yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Teror (BNPT) ini, beralasan bahwa arrahmah.com tidak terdaftar dalam undangan dan sudah penuhnya bangku untuk peserta undangan.

“Maaf ya mas, undangannya sudah penuh…” kata pria berkacamata ini setelah sebelumnya menanyakan arrahmah.com mengetahui dari mana acara tersebut.

Anehnya, seorang wartawan media Islam lainnya yang mengaku belum konfirmasi kedatangannya pada acara tersebut diizinkan memasuki ruang acara.

“Antum sudah konfirmasi belum? Biasanya kita harus konfirmasi dulu, tapi nanti ane coba…” tutur Pizaro jurnalis eramuslim, yang kemudian diizinkan masuk.

Peluncuran buku yang dijaga ratusan personil Brimob dan 2 kendaraan lapis baja ini, ternyata memang sudah memegang daftar nama sejumlah media yang kemungkinan ditolak untuk memasuki ruangan. Pasalnya, ketika arrahmah.com menghampiri meja registrasi, seorang wanita penjaga membuka dan memeriksa sebuah kertas setelah menanyakan asal media reporter arrahmah.

“Mas tunggu sebentar disana ya…” ucap wanita tersebut setelah mengetahui reporter tersebut berasal dari arrahmah.com.

Lalu jurnalis arrahmah.com mengkonfirmasi kali kedua untuk memasuki ruangan acara dan kemudian ditolak dengan alasan diatas, wanita tersebut bertanya kepada Fauzan apakah eramuslim terkait dengan muslimdaily, sembari memegangi kertas kecil tadi dan ditanggapi oleh Fauzan untuk lebih sigap menolak media yang sudah diblacklist.

“Pokoknya, media-media kayak gitu langsung saja ditolak…” Sahut Fauzan menegaskan.

Tidak sekedar ditolak memasuki ruangan acara, reporter arrahmah.com pun menjadi pusat perhatian dengan tatapan curiga, tidak jauh seorang pria berbadan tegap memotret reporter arrahmah.com secara diam-diam yang kemudian diketahui oleh reporter tersebut.

Tak hanya meluncurkan buku, didepan ruangan acara juga tersedia stand penjualan sejumlah buku yang bernuansa deradikalisasi. Seperti buku-buku yang berjudul penolakan terhadap perampokan disebut fa’I karya Khoirul Ghazali pula, buku yang membongkar Jama’ah Islamiyah, dan lain sebagainya.

Walaupun arrahmah.com belum mengetahui siapa-siapa saja yang berbicara diacara tersebut. Namun, arrahmah.com sempat berpapasan dengan mantan penasehat wakil presiden Jusuf Kalla, Ja’far Umar Tholib dan Nasir Abbas.

(bilal/arrahmah.com)

CIANJUR (Arrahmah.com) – Tuntutan pembubaran Densus 88 dan Densus Anti Bom kembali menggema. Kali ini disuarakan oleh Ketua Umum Garis (Gerakan Reformasi Islam), Ustadz Chep Henrawan, dalam acara Silaturahmi dan Sarasehan Organisasi serta Aktivis Gerakan Islam se-Indonesia, di Cianjur, 17-19 Desember 2011. Ayo, tunggu apa lagi, segera bubarkan!

Awas Bahaya Deradikalisasi

Ketua Umum GARIS (Gerakan Reformasi Islam), Chep Henrawan mengatakan bahwa satuan khusus 88 atau densus 88 dan satuan khusus anti bom dibentuk untuk memburu dan membunuh para aktivis Islam. “Satuan ini dibiayai oleh Amerika,” ungkap Chep dalam sambutan di acara Silaturahmi dan Sarasehan Organisasi serta Aktivis Gerakan Islam se-Indonesia.

Acara ini diselenggarakan oleh GARIS. Acara berlangsung selama dua hari yaitu dari tanggal 17-19 Desember 2011. Acara diselenggarakan di Hotel Setia Cianjur. Ada sekitar 500-an orang yang hadir dalam acara tersebut, termasuk Bupati Cianjur, juga ikut menghadiri acara tersebut.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah aktivis Islam antara lain: Ustadz Abdul Qodir Jaelani, mantan tahanan politik yang ditahan 15 tahun pada era pemerintahan Soeharto; Ustadz Son Hadi dari Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Ustadz Sobri Lubis dan Ustadz Munarman dari Front Pembela Islam (FPI).

Dalam acara itu, terpampang panduk yang berbunyi: Awas Bahaya Deradikalisasi! Upaya untuk mengamputasi Syariat Islam dan Waspadai Konspirasi untuk Menjebak Umat Islam Menjadi Teroris Serta Radikal”. Pada acara hari berikutnya dilakukan tertutup. Dalam acara itu membahas tentang tinjauan UU Terorisme. Pertemuan itu dipimpin oleh Ustadz Munarman.

Tolak Deradikalisasi dan Bubarkan Densus 88

Dalam acara itu, Chep mengajak umat Islam untuk menolak gerakan deradikalisasi. Dia melihat adanya ketidakadilan yang menimpa umat Islam, padahal sejarah membuktikan bahwa umat Islamlah yang telah berjuang memerdekakan negara ini. “Tapi sekarang berbagai aktivis Islam justru dizalimi dan dituding sebagai teroris,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ustadz Chep juga mempertanyakan keberadaan Densus 88 dan menyerukan agar dibubarkan saja. Menurutnya Densus 88 juga mendapatkan dana dari negara luar, dan itu yang kita pertanyakan, ujarnya,

Jadi, tunggu apa lagi, bubarkan Densus 88 segera. Allahu Akbar!

(M Fachry/arrahmah.com)

Jakarta (Arrahmah.com) – Obama dalam membangun kebijakannya tidak luput diselimuti kebohongan-kebohongan publik, hal ini diungkapkan oleh Ikrar Nusa Bakti dalam Refleksi akhir tahun dengan Tema “Tahun Penuh Dusta, Masihkah Asa itu Ada?” bertempat di Kantor PP Muhammadiyah Jl.Menteng raya No.62 jakarta, Senin(19/12) ketika membahas berbagai macam kebohongan yang pernah dilakukan oleh pemimpin dunia.

Menurutnya, doktrin Obama yang mengatakan bahwa Asia-Pasifik adalah wilayah terpenting bagi Amerika Serikat adalah salah satu kebohongan. Karena bagaimanapun juga, Amerika Serikat memandang Eropa sebagai mandala utama, Timur tengah adalah mandala kedua, dan Asia adalah mandala pinggiran bagi kepentingan Amerika Serikat.

“Tapi gara-gara, kepentingan dalam bidang ekonomi dan dalam menghadapi China” Kata Ikrar yang merupakan Peneliti LIPI ini.

Ikrar menambahkan, bahwa ada beberapa kebohongan lagi yang dilakukan oleh Obama, diantaranya terkait keterlibatan Amerika dalam serangan terhadap Libya, dimana Obama berdalih demi melindungi rakyat Libya dari rezim dictator Khaddafi dan membangun demokrasi di Libya. Padahal menurut Ikrar itu bukanlah alasan sebenarnya.

“Jika ditelusuri seluruh serangan Amerika terhadap negara Arab, itu demi keamanan energy” ujarnya yang didaulat menjadi salah satu pembicara dalam refleksi akhir tahun tersebut.

Tak hanya itu, menurutnya slogan-slogan yang didengungkan oleh Amerika sejak tahun 1979 seperti responsibility protect dan to build democracy in the middle east hanyalah jargon-jargon politik untuk merebut simpati rakyat Amerika dan Kongres AS.

“kenyataannya serangan tersebut demi menghabisi negara-negara yang tidak sepaham dengan Amerika yang saat bersamaan kaya akan minyak” lontar Ikrar yang sebelumnya memaparkan kebohongan para presiden Amerika sebelum Obama.

Tak cukup disitu, Obama meneruskan kebohongannya dalam menjelaskan keberadaan pasukan 2.500 marinir di Darwin, Australia. Dengan mengatakan hanya sebagai kepentingan rotasi pasukan dan latihan penanganan bencana alam, serta tidak ada kaitan merespon situasi politk Asia tenggara dan terkait China, serta Papua.

Bahkan, Ikrar sempat diyakinkan oleh kedubes AS dengan mengatakan ‘ I guarantee, to twenty five hundred marines in Darwin is nothing to do china and papua” pada pertemuan dua hari yang lalu. Tetapi Ikrar hanya tersenyum dan tidak menaruh kepercayaan terhadap ucapan tersebut.

“Saya belajar bahwa diplomat itu memang dibayar mahal untuk berbohong” tukasnya yang disambut tepuk tangan dan tawa peserta yang hadir.

Sehingga, Ikrar berkesimpulan seluruh presiden Amerika dan diplomatnya memang harus berbohong dalam menjalankan kebijakan politiknya.

“Untuk mencari dukungan rakyat dan kongres AS demi kepentingan politik Amerika yang strategis”papar Ikrar.

Persoalan kemudian menurutnya timbul sebuah pertanyaan, apakah pemerintah Indonesia dan jajarannya juga melakukan kebohongan yang sederajat dengan Amerika dalam kaitan hubungan internasional. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kita bisa menerima alasan Amerika yang menyatakan keberadaan pasukan marinir Amerika di Darwin hanyalah untuk kepentingan rotasi pasukan dan latihan penanganan bencana.

“Dan pertanyaanya juga, dia itu berbohong atau takut kepada Obama?” tandas Ikrar.

(Bilal/arrahmah.com)

SURAKARTA (Arrahmah.com) – Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) kemarin (19/12) mengeluarkan pernyataan sikap tentang penolakan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) minuman beralkohol di Surakarta, berikut pernyataan sikap selengkapnya:

PERNYATAAN SIKAP LASKAR UMAT ISLAM SURAKARTA

TENTANG

PENOLAKAN RAPERDA MINUMAN BERALKOHOL DI SURAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan ketertiban serta mengganggu keamanan umum maka minuman beralkohol wajib dilarang baik memproduksi, menjual, dan mengkonsumsinya.
2. Bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman, dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk penggunaan minuman beralkohol maka perlu diterbitkan perda larangan baik membuat, menjual, maupun mengkonsumsinya.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam no. 1 dan 2 maka perlu adanya Perda yang benar-benar dapat melindungi masyarakat dari akibat buruk MIRAS.

Mengingat :

1. Al Qur’an Surat Al Maidah ayat 90-91 tentang Larangan Khomer dan Judi
2. UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.
3. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. PP No 15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
5. PP No 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
6. PP No 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
7. Peraturan Kepala BPOM RI No HK. 00.05.1.23.3516 tentang izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol.

Dengan memperhatikan hal-hal diatas, dengan ini kami menolak Raperda Minuman Beralkohol di Surakarta, dengan pertimbangan :

1. Raperda tentang Minuman Beralkohol di Surakarta jelas-jelas mengijinkan produksi, distribusi, penyedia maupun peminum MIRAS, sementara MIRAS diharamkan dalam agama Islam.
2. Raperda Minuman Beralkohol tidak memberi sanksi apapun kepada Peminum minuman beralkohol.
3. Raperda lebih berpihak kepada Produsen, Distributor, Sub Distributor maupun Pengecer langsung terbukti mudahnya mendapatkan izin dari Walikota Surakarta
4. Raperda tentang Minuman beralkohol bertentangan dengan UU tahun 2002 tentang kepolisian pasal 15 ayat 1 huruf c terkait mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat
5. Raperda tentang Minuman beralkohol bertentangan dengan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan karena tidak memenuhui standart kesehatan dengan tidak mencantumkan komposisi Minuman
6. Minuman beralkohol yang diimpor dari luar negeri mestinya juga mendapatkan ijin edar dari BPOM
7. Minuman Keras/beralkohol sedikit atau banyak tetap Haram dan membahayakan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bernegara.

Untuk itu guna melindungi masyarakat dari bahaya Miras, kami bersikap :

1. Kepada Ketua Pansus DPRD kota Surakarta supaya mengoreksi, merevisi dan mengembalian Raperda ini kepada Walikota dan mempertimbangkan masukan dari Tokoh agama setempat. Anggota DPRD dan Walikota Surakarta jangan sampai mengabaikan aspirasi masyarakat dan ikut bertanggung jawab atas bahaya Miras terhadap masyarakat di Kota Surakarta.
2. Kepada Walikota Solo supaya merevisi Raperda Minuman tentang Beralkohol dengan memberikan sanksi tegas kepada peminum minuman Beralkohol. Kami tidak ingin Kota Surakarta menjadi Sarang Maksiat dengan maraknya penyakit masyarakat seperti Miras, Judi dan Prostitusi.
3. Berdasar aturan perundangan yang ada, maka Sanksi Pidana Perda Minuman beralkohol untuk kategori Produsen, Distributor, Penjual, Penyedia, Peminum, maupun yang menjadi Pelindung/Backing untuk Pidana Kurungan bisa sekurang-kurangnya 6 bulan dan atau denda serendah-rendahnya Rp 50.000.000,00
4. Kepada Walikota Surakarta Ir. Joko Widodo dan Anggota DPRD Surakarta untuk mempertimbangkan Hukum Cambuk bagi Peminum Minuman Keras dengan pertimbangan bahwa secara Historis maupun Empiris bisa menekan para Pemabuk dan bisa mengurangi angka kriminalitas secara umum secara lebih efisien, efektif dan terkini (up to date) .

Surakarta, 19 Desember 2011

Ketua Edi Lukito, SH

Sekretaris Drs.Yusuf Suparno

*Foto : Ketua LUIS Edi Lukito SH menyerahkan Pernyataan Sikap Penolakan terhadap Raperda Miras kepada Ketua DPRD Surakarta FY. Sukasno dan Anggota Dewan Asih Sunyoto, S.Pd

(ukasyah/arrahmah.com)